Indonesia Siapkan Evaluasi Sekaligus Pembahasan dengan Saudi Terkait Haji 2027

MAKKAH, Lensa Indonesia RTV – Kementerian Haji dan Umrah mulai mengumpulkan catatan dan permasalahan yang selama penyelenggaraan haji tahun 2026. Berbagai permasalahan yang ditemui dan berbagai masukan dari jemaah, petugas, maupun pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji mendatang.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penyempurnaan, terutama yang berkaitan dengan layanan selama fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola layanan syarikah, pengaturan pergerakan jemaah, layanan di tenda Arafah dan Mina, hingga pelaksanaan mabit di Muzdalifah.

“Kami meminta seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan. Setiap catatan yang muncul selama penyelenggaraan tahun ini akan menjadi bahan pembelajaran agar layanan kepada jemaah semakin baik pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Irfan menjelaskan, pembahasan teknis hasil evaluasi akan dilakukan oleh direktorat terkait setelah operasional haji memasuki fase akhir. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2027.

Sementara itu, Pemerintah juga mulai menyusun langkah awal penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Penyusunan langkah awal penyelenggaraan haji ini disusun setelah memperoleh paparan awal dari Pemerintah Arab Saudi, terkait jadwal dan kerangka pelaksanaan musim haji tahun 2027.

Irfan menambahkan, dalam pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi ini menjadi penanda dimulainya tahapan persiapan haji tahun depan. Dalam kesempatan itu, pemerintah Saudi memaparkan sejumlah ketentuan umum, jadwal pelaksanaan, serta tenggat waktu yang harus dipenuhi negara-negara pengirim jemaah.

“Arab Saudi sudah menyampaikan gambaran awal terkait penyelenggaraan haji tahun depan, termasuk tahapan dan timeline yang harus menjadi perhatian seluruh negara peserta haji,” ujar Gus Irfan.

Kementerian Haji dan Umrah berjanji akan segera menindaklanjuti informasi dari Pemerintah Arab Saudi ini bersama DPR RI, agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji 2027 dapat dipersiapkan lebih dini.

Gus Irfan menambahkan, pengalaman pada musim haji tahun ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan sejak awal memberikan dampak positif terhadap kelancaran operasional dan kualitas layanan bagi jemaah. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin menunggu hingga seluruh rangkaian operasional haji 2026 berakhir untuk memulai persiapan tahun berikutnya.

Irfan menilai, pelajaran penting dari penyelenggaraan haji 2026 adalah pentingnya sinkronisasi yang lebih cepat antara pemerintah, penyedia layanan, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasional haji.

Persiapan yang dilakukan lebih awal dinilai mampu membantu proses pengadaan layanan, penempatan petugas, penyusunan skema transportasi, hingga pengelolaan akomodasi dan konsumsi jemaah secara lebih terukur.

MCH 2026, Dian Palupi, RTV.