Dahnil Pastikan Semua Jemaah Dapat Tempat di Arafah, Cabut Izin KBIHU Bandel

MAKKAH, Lensa Indonesia RTV – Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah terus memperketat penataan tenda jemaah di Arafah agar seluruh jemaah mendapatkan hak layanan secara adil dan tertib.

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa masa Armuzna merupakan titik paling krusial dalam operasional haji. Karena itu, berbagai langkah mitigasi terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi persoalan di lapangan.

“Kami sedang mempersiapkan secara maksimal berbagai upaya antisipasi dan mitigasi masalah yang mungkin muncul, termasuk penertiban tenda agar semua jemaah mendapatkan tempat sesuai kebutuhan,” ujarnya kepada Tim Media Center Haji.

Ia menjelaskan, petugas saat ini terus bekerja melakukan pengecekan detail hingga berbasis by name by address. Penempatan tenda disesuaikan dengan asal daerah jemaah agar memudahkan mobilisasi saat puncak haji berlangsung.

Dahnil menambahkan, seluruh petugas dikerahkan hingga malam hari demi memastikan kesiapan tenda benar-benar rampung sebelum pergerakan jemaah dimulai.

Pemerintah juga memperingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak melakukan pergerakan di luar koordinasi resmi Kementerian Haji dan Umrah.

“Tidak boleh ada gerakan-gerakan di luar koordinasi Kementerian Haji dan Umrah. Semua harus tertib karena pelaksanaannya harus mengikuti komando pemerintah,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan segan mencabut izin KBHU atau pihak lain yang dinilai melanggar aturan dan berpotensi merugikan jemaah.

“Kalau ada KBHU atau oknum yang tetap bandel, kami pastikan izinnya akan dicabut. Kami tidak mau jemaah dikorbankan. jemaah dirugikan,” tegasnya.

Pemerintah menyebut penyelenggaraan haji 2026 menjadi momentum kebangkitan layanan haji Indonesia. Dahnil menambahkan, fokus utama pemerintah, adalah memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu Allah.

MCH 2026, Dian Palupi RTV.