Author Archives: Admin News RTV

Olahraga kini semakin menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tren ini berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang membuat akses untuk berolahraga semakin mudah, sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat. Data Google Trends dalam tiga bulan terakhir menunjukkan pencarian terkait “kerja keras” meningkat sekitar 60%. Pada periode yang sama, pencarian yang berkaitan dengan olahraga juga mengalami peningkatan. Sementara itu, survei Populix pada Maret 2026 dalam materi ini menyebut 81% pekerja kantoran menjadikan olahraga sebagai gaya hidup baru. Beragam aktivitas seperti lari, padel, bersepeda, tenis hingga olahraga hybrid kini semakin mudah diakses melalui platform digital. Teknologi memungkinkan masyarakat memilih olahraga, menemukan tempat bermain, hingga mengikuti sesi latihan dengan lebih praktis. Tenis menjadi salah satu contoh. Jika sebelumnya olahraga ini dianggap sulit dijangkau dan membutuhkan biaya lebih dari Rp500 ribu per orang, platform olahraga menawarkan paket dengan kisaran Rp130 ribu hingga Rp200 ribu. Akses tersebut membuat lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk mencoba olahraga tenis. Platform digital juga membantu mempertemukan orang-orang yang ingin berolahraga tetapi tidak memiliki teman bermain. Dari yang awalnya tidak saling mengenal, pertemuan rutin di lapangan dapat berkembang menjadi pertemanan dan koneksi baru. Perkembangan ini turut membuka peluang bagi para pelatih. Coach Yanto, misalnya, mulai memanfaatkan platform olahraga sekitar tiga tahun terakhir dan kini mendapatkan lebih banyak permintaan untuk melatih. Pada akhirnya, digitalisasi tidak hanya mendorong masyarakat lebih aktif bergerak, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan sosial di tengah tren hidup sehat yang terus berkembang. #TrenOlahraga #Olahraga #Digitalisasi #Teknologi #GayaHidupSehat #Tenis #Padel #Produktivitas #OlahragaIndonesia #LensaIndonesia #RTV

Budaya Betawi tidak hanya dapat dinikmati melalui tradisi dan kesenian, tetapi juga dikembangkan menjadi peluang usaha. Di Setu Babakan, Jakarta, Ardi membangun bisnis yang memasarkan beragam produk khas Betawi dengan memanfaatkan teknologi digital. Ketertarikan Ardi terhadap budaya Betawi tumbuh sejak sekitar 2010, ketika ia mengikuti latihan silat di sanggar seni budaya Betawi Setu Babakan. Dari pengalaman tersebut, kecintaannya terhadap budaya lokal semakin berkembang hingga mendorongnya menghadirkan berbagai produk khas Betawi. Pada awal perjalanan usahanya, Ardi menggunakan modal Rp5 juta untuk membangun situs web sebagai sarana penjualan. Produk yang ditawarkan tidak hanya berupa pernak-pernik Betawi, tetapi juga beragam produk dan unsur kebudayaan, seperti ondel-ondel, tanjidor, dan palang pintu. Seiring berkembangnya belanja online, Ardi turut memanfaatkan marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kehadiran platform digital juga membantu membangun kepercayaan pembeli melalui sistem transaksi yang lebih aman. Namun, proses usaha tidak berhenti pada penjualan. Ardi juga perlu menyiapkan produk, mengemas barang dengan baik, serta memastikan pesanan siap dikirim. Untuk mempertahankan usahanya, Ardi terus berupaya menghadirkan produk baru tanpa meninggalkan identitas budaya Betawi. Baginya, digitalisasi menjadi salah satu penopang penting bagi UMKM untuk mengembangkan penjualan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada lebih banyak orang. Transformasi digital juga membutuhkan kemampuan beradaptasi dan dukungan berkelanjutan. Kisah Ardi menunjukkan bagaimana kecintaan terhadap budaya lokal dapat berjalan beriringan dengan inovasi, membuka peluang usaha, dan membawa produk khas Betawi menuju pasar yang lebih luas. #UMKM #BudayaBetawi #SetuBabakan #UMKMDigital #DigitalisasiUMKM #ProdukLokal #OndelOndel #BatikBetawi #EkonomiDigital #LensaIndonesia #RTV

Kecerdasan artifisial (AI) semakin akrab dengan dunia pendidikan. Hanya dengan menekan tombol enter, siswa bisa mendapatkan beragam jawaban secara instan. Namun, kemudahan ini menghadirkan tantangan baru: bagaimana memastikan AI membantu proses belajar tanpa menggantikan kemampuan berpikir siswa? Mulai tahun ajaran 2025/2026, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial menjadi mata pelajaran pilihan bagi siswa mulai kelas 5 sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah. AI diharapkan menjadi alat bantu untuk memahami materi dan mengembangkan kemampuan teknologi, bukan sekadar mesin pencari jawaban. Sejumlah pendidik mulai menekankan pentingnya penilaian yang mengukur pemahaman siswa. Melalui presentasi, demonstrasi, proyek, dan uji kompetensi, guru dapat menilai apakah siswa benar-benar memahami materi atau hanya menyalin hasil dari AI. Di sisi lain, teknologi ini juga membuka peluang lahirnya inovasi. Arya, seorang siswa sekolah menengah atas di Jakarta Timur, mengembangkan kacamata berbasis AI untuk membantu penyandang tunanetra bernavigasi. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pemanfaatan AI di ruang kelas membutuhkan perubahan pola pikir, baik dari guru maupun siswa. Hasil yang diberikan AI perlu diperiksa, dianalisis, dan dievaluasi, bukan langsung diterima sebagai kebenaran. Tantangan pendidikan ke depan bukan hanya mencegah kecurangan, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, memastikan siswa memahami proses di balik sebuah jawaban, serta mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap selaras dengan nilai budaya bangsa.

Penjara seharusnya menjadi tempat bagi narapidana untuk menjalani hukuman sekaligus memperbaiki diri. Namun, sejumlah kasus yang mencuat sepanjang 2026 justru menyoroti persoalan pengawasan dan dugaan pelanggaran di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Salah satu kasus melibatkan Supriadi, narapidana kasus korupsi pertambangan yang terekam sedang berada di sebuah kedai kopi di Kendari pada April 2026, padahal menurut laporan ia seharusnya masih menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIA Kendari. Kasus lain mencuat di Rutan Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nur Mariyana Putri disebut dalam dugaan praktik pungutan liar dan kemudian dicopot dari jabatannya sebagai kepala rutan. Sementara itu, seorang tahanan berinisial K yang diduga mengendalikan distribusi sabu dari dalam tahanan kembali ditangkap setelah menyelesaikan masa hukumannya. Kontroversi juga muncul setelah beredarnya video yang diduga memperlihatkan pesta narkoba di Rutan Kelas I Depok. Dua petugas diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam penyediaan sabu dan peralatan. Namun, keduanya dinyatakan negatif narkoba berdasarkan tes urine, sementara polisi masih mendalami perkara tersebut. Di Lapas Kelas IIA Cibinong, temuan hunian mewah yang diduga digunakan narapidana turut menjadi sorotan. Bangunan yang dipersoalkan akhirnya dibongkar, sedangkan kepala lapas diberhentikan dari jabatannya. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan, tata kelola, dan kemungkinan pelanggaran oleh pihak-pihak yang terlibat. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan aturan di dalam lapas maupun rutan. Proses pemeriksaan yang transparan serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran menjadi bagian penting untuk memastikan lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsinya sesuai ketentuan.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M. Dalam skema yang diusulkan tersebut, porsi yang dibayarkan langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) diusulkan sebesar 40 persen, sedangkan 60 persen lainnya dipenuhi melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa skema tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar penyesuaian biaya penyelenggaraan haji tidak menambah beban finansial jemaah. “Jadi, kalau Rp107 juta, berarti yang dibayarkan oleh jemaah itu sekitar Rp42,8 juta, sedangkan yang dibayarkan melalui nilai manfaat BPKH itu sekitar Rp64,2 jutaan,” ujar Wamenhaj. Pemerintah sebelumnya mengusulkan rata-rata BPIH 1448 H/2027 M sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Usulan penyesuaian besaran BPIH tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI Selasa kemarin. Besaran tersebut merupakan keseluruhan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan berbeda dengan Bipih yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah. Wamenhaj menjelaskan, penyesuaian total BPIH disusun berdasarkan perhitungan atas sejumlah komponen biaya penyelenggaraan yang diproyeksikan mengalami kenaikan. Komponen tersebut antara lain nilai tukar mata uang, harga avtur, tarif penerbangan, akomodasi, transportasi, serta berbagai layanan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, termasuk layanan di kawasan Masyair. Kendati total biaya penyelenggaraan diproyeksikan meningkat, pemerintah berupaya agar kenaikan tersebut tidak secara langsung dibebankan kepada jemaah. Karena itu, Kemenhaj mengusulkan pembalikan komposisi pembiayaan dibandingkan pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M. Pada penyelenggaraan haji tahun lalu, sekitar 62 persen BPIH ditanggung melalui Bipih yang dibayarkan jemaah, sedangkan sekitar 38 persen berasal dari nilai manfaat BPKH. Untuk penyelenggaraan haji tahun 1448 H/2027 M, pemerintah mengusulkan komposisi tersebut menjadi sekitar 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat. Wamenhaj menambahkan, optimalisasi nilai manfaat dimungkinkan berdasarkan perhitungan pengelolaan dana haji, termasuk adanya akumulasi dana kelolaan ketika pemberangkatan jemaah haji tidak dilaksanakan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19 serta pemberangkatan jemaah yang masih terbatas pada 2022. Meski demikian, Wamenhaj menegaskan bahwa besaran BPIH dan komposisi pembiayaan tersebut masih berupa usulan pemerintah. Seluruh komponen biaya akan dibahas secara lebih terperinci bersama Komisi VIII DPR RI melalui Panitia Kerja BPIH sebelum ditetapkan. Pemerintah berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan skema pembiayaan yang berkeadilan, terjangkau, dan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Pada saat yang sama, kualitas layanan kepada jemaah juga harus terus dijaga dan ditingkatkan. Dian Palupi, RTV

Komite III DPD RI mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait kesuksesan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M. Dalam Raker antara Komite III DPD dengan Kemenhaj, Komite III DPD menilai operasional haji tahun ini secara umum berjalan dengan baik dan mengapresiasi upaya Kemenhaj dalam menghadirkan layanan yang inklusif dan ramah lansia. “Dari laporan profil jemaah haji, ternyata memang luar biasa tugas Kementerian Haji dan Umrah ini, karena jemaah dengan risiko tinggi saja 77,4%, belum lagi yang lanjut usia, dari laporan kesehatannya juga hampir semua jemaah haji masuk dalam rawat jalan. Ini luar biasa. Dan kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun kemarin tampaknya satu kata yang paling tepat untuk Kementerian Haji dan Umrah tahun ini adalah top,” ujar salah satu anggota Komite III DPR RI perwakilan dari Lampung, Ahmad Bastian Esy. Keberhasilan ini tidak terlepas dari capaian pemerintah dalam mengelola kuota nasional sebanyak 221.000 jemaah, serta keberhasilan penerapan inovasi skema murur dan tanazul yang terbukti melancarkan pergerakan jemaah pada fase kritis di Armuzna. Selain itu, kebijakan pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum pelunasan biaya haji juga diapresiasi sebagai langkah preventif yang sangat efektif guna meminimalkan risiko kesehatan jemaah selama di Tanah Suci. Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, juga mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang berjalan dengan baik dan memberikan evaluasi terkait pelaksanaan pembayaran badal haji dan dam jemaah. “Kedepannya Kemenhaj dapat melakukan evaluasi dan proyeksi terkait badal dan dam yang dapat dijadikan patokan agar tidak terjadi perbincangan yang simpang siur di tengah masyarakat. Namun secara umum pelaksanaan ibadah haji oleh Kemenhaj pada tahun ini berlangsung baik dan lompatan-lompatan pelayanannya juga terjadi peningkatan yang signifikan, jemaah juga sangat senang dengan pelayanannya,” ungkap Denty. Menanggapi berbagai catatan dan evaluasi dari DPD RI, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan kesiapan kementeriannya untuk terus berbenah. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Komite III DPD RI dalam penguatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. Masukan dari Komite III DPD RI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” tegas Menhaj. Rapat Kerja ini ditutup dengan kesepakatan antara Kemenhaj RI dan DPD RI untuk terus memperkuat koordinasi dan pelaporan berkelanjutan. Dian Palupi, RTV.

Kloter UPG 43 menjadi rombongan terakhir jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah. Keberangkatan ini menandai tuntasnya seluruh layanan yang diberikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah pada musim haji 1447 Hijriah. Setelah meninggalkan Makkah, para jemaah akan menjalani ibadah Arba’in di Madinah selama beberapa hari sebelum kembali ke Tanah Air. Berakhirnya pergerakan jemaah menuju Madinah juga menjadi penanda selesainya operasional Daker Makkah yang selama musim haji bertugas melayani kebutuhan jemaah Indonesia. Sementara itu, proses pemulangan petugas haji Indonesia mulai berlangsung secara bertahap pada 22 hingga 24 Juni 2026. Momen ini menjadi simbol berakhirnya rangkaian pelayanan haji Indonesia di Kota Makkah tahun ini. Simak laporan selengkapnya dalam video berikut.

Sahabat RTV, operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 kini memasuki fase akhir. Memasuki hari ke-62 operasional haji, sekitar 66 persen jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah hingga Senin pagi, sebanyak 146.719 jemaah dan petugas haji atau sekitar dua pertiga dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lebih dari 104 Ribu Jemaah Gelombang Pertama Sudah Pulang Sahabat RTV, proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama melalui Bandara Internasional King Abdulaziz telah selesai dilaksanakan. Tercatat sebanyak 267 kelompok terbang (kloter) telah diterbangkan ke Indonesia yang terdiri atas 103.687 jemaah dan 1.066 petugas haji. Dengan demikian, total jemaah dan petugas gelombang pertama yang telah kembali ke Tanah Air mencapai 104.753 orang. Pemulangan berlangsung secara bertahap menuju berbagai embarkasi di Indonesia dan secara umum berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemulangan Gelombang Kedua Terus Berjalan Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz juga terus berlangsung. Hingga saat ini, sebanyak 87 kloter telah diterbangkan dari Madinah menuju Indonesia. Sebelum dipulangkan ke Tanah Air, para jemaah gelombang kedua terlebih dahulu menjalani masa tinggal di Madinah selama beberapa hari untuk beribadah dan berziarah. Pergerakan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah juga telah memasuki tahap akhir. Pada Senin pagi, proses pergeseran terakhir dilakukan dengan memberangkatkan tiga kloter asal Surabaya, Banjarmasin, dan Ujung Pandang. Dengan keberangkatan tersebut, total sebanyak 260 kloter telah dipindahkan dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari rangkaian pemulangan jemaah haji Indonesia tahun ini. Operasional Bus Shalawat Resmi Berakhir Sahabat RTV, berakhirnya pergerakan jemaah dari Makkah menuju Madinah juga menandai berakhirnya layanan bus shalawat yang selama ini melayani transportasi jemaah dari hotel pemondokan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Layanan bus shalawat resmi dihentikan mulai Senin, 22 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Arab Saudi. Selama musim haji, ratusan armada bus tersebut menjadi salah satu layanan utama yang membantu mobilitas jemaah Indonesia di Makkah. Penghentian operasional bus shalawat dilakukan karena seluruh jemaah Indonesia telah meninggalkan Makkah dan bergeser ke Madinah atau telah dipulangkan ke Indonesia. Kantor Daker Makkah Tutup Operasional Dengan selesainya pergerakan jemaah terakhir dari Makkah ke Madinah serta berakhirnya operasional bus shalawat, maka tugas dan operasional Kantor Urusan Haji Daerah Kerja (Daker) Makkah juga resmi berakhir. Selama musim haji 2026, Daker Makkah menjadi pusat koordinasi berbagai layanan bagi jemaah Indonesia, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, hingga bimbingan ibadah. Sementara itu, proses pemulangan petugas haji Indonesia ke Tanah Air mulai dilakukan secara bertahap sejak 22 Juni hingga 24 Juni 2026. Sahabat RTV, meski operasional di Makkah telah berakhir, proses pemulangan jemaah gelombang kedua dari Madinah masih akan terus berlangsung hingga akhir Juni. Pemerintah berharap seluruh rangkaian operasional haji tahun ini dapat ditutup dengan lancar dan seluruh jemaah Indonesia dapat kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan selamat.  

Dengan diberangkatkannya jemaah haji gelombang kedua dari Kloter UPG 43 menuju Madinah, Senin (22/6/2026), maka berakhir pula seluruh operasional layanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 di Daerah Kerja (Daker) Makkah. Kloter tersebut menjadi rombongan terakhir yang meninggalkan Makkah dalam rangkaian layanan haji Indonesia tahun ini. Kepala Daker Makkah, Ihsan Faisal, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas PPIH Arab Saudi 2026 yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam melayani jemaah haji Indonesia. #jemaahhaji #haji2026 #infohaji

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Keberhasilan layanan haji tahun ini dinilai tidak lepas dari dedikasi petugas di berbagai sektor yang bekerja melayani jemaah selama musim haji. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, dalam acara tasyakuran Daker Makkah. “Kami dari Daker Makkah mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua Bapak Ibu semua di sektor-sektor, termasuk sektor khusus dan KKHI, serta Kantor Kesehatan Haji Indonesia,” kata Ihsan. Menurut dia, jumlah petugas yang bertugas pada musim haji tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun lalu jumlah petugas sekitar 1.100 orang, pada tahun ini mencapai sekitar 1.700 orang hanya untuk wilayah kerja Makkah. Ihsan berharap para petugas yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dapat kembali mendapat kesempatan melayani jemaah pada musim haji mendatang. Ihsan menegaskan bahwa penyelenggaraan haji 2026 memiliki makna khusus karena menjadi tahun pertama pelaksanaan haji di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI. Secara umum seluruh proses operasional haji berjalan dengan baik sejak kedatangan hingga pemulangan jemaah. Adapun proses pemberangkatan jemaah gelombang kedua melalui Bandara Jeddah telah berakhir pada 16 Juni 2026. Sementara itu, proses pergeseran jemaah dari Makkah ke Madinah hingga Sabtu sore telah mencapai 86.592 orang. Menurut Ihsan, masih terdapat tiga kloter terakhir yang akan diberangkatkan menuju Madinah pada 21-22 Juni 2026. Dari sisi akomodasi, PPIH Arab Saudi telah mengelola layanan bagi jemaah yang menempati 177 hotel yang tersebar di lima wilayah dan 10 sektor di Makkah. MCH 2026, Dian Palupi, RTV.