8 Partai Lolos Ke DPR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan delapan partai politik memperoleh kursi DPR untuk periode 2024–2029, Minggu (25/8). Partai itu, mendapatkan suara di atas ambang batas parlemen 4 persen. PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak dengan 110 kursi. Hasil ini ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Hasil Pemilihan Anggota Legislatif 2024 di Jakarta. #partaipolitik #kursiDPR #anggotalegislatif #KPU #rapatplenoterbuka #pemilu2024 #pileg2024 Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

Cerita Lensa: Kawal Terus Putusan MK!

Kenapa sih, DPR ngotot mau revisi UU Pilkada? Padahal kan putusan Mahkamah Konstitusi udah jelas. Syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak pelantikan calon terpilih. Dan,ambang batas suara, pencalonan kepala daerah harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5 persen (untuk Jakarta). Gara-gara rame demo, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad pas Kamis malam bilang, pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dibatalkan. Dasco menegaskan, pendaftaran Pilkada untuk 27 Agustus 2024 yang berlaku adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi apa ya iya, sahabat langsung percaya dan terlena? Kawal terus… kayak pesan Ezra dan Pram di Cerita Lensa. #dprri #mahasiswa #gerbangpancasila #ruupilkada #tolakruupilkada #pilkada2024 #mahkamahkonstitusi #kawalputusanmk #kawalputusanmk #ceritalensa #lensaindonesia #rtv #LensaIndonesia #RajawaliTelevisi #News FOLLOW US ON: https://www.instagram.com/lensaindonesiartv/?hl=id https://twitter.com/lensaRTV https://www.facebook.com/LensaRTV/

Megawati Soekarnoputri: Pilkada 2024 Taat Aturan Mahkamah Konstitusi

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengatakan, partainya tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. PDIP tak akan mengikuti revisi UU Pilkada yang dibuat oleh DPR. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD. #megawati #bumega #pdip #mahkamahkonstitusi #mk #dpr #ruupilkada #tolakruupilkada #pilkada #pilkada2024 #putusanmk Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

Mahasiswa Robohkan Gerbang Gedung DPR

Pintu gerbang DPR yang berada di area belakang atau dikenal dengan Gerbang Pancasila, dirobohkan massa yang berasal dari mahasiswa pada Kamis (22/8) sekitar pukul 14.30 WIB. Tak hanya area belakang, pagar yang berada di sisi depan juga dirobohkan oleh sekelompok warga yang menuntut pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Mereka juga meminta DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah. Hingga saat ini, rapat Paripurna DPR RI, yang beragenda persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada ditunda untuk sementara. Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota dewan yang hadir belum memenuhi kuorum. #gerbangdpr #gedungdpr #dprri #roboh #mahasiswa #gerbangpancasila #ruupilkada #tolakruupilkada #pilkada2024 #mahkamahkonstitusi #kawalputusanmk #kawalputusanmk Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

Massa Bakar Ban dan Spanduk di Depan DPR

Demonstrasi menolak revisi UU Pilkada di depan gedung DPR memanas. Massa membakar ban dan spanduk di dekat pagar gedung. Tak hanya itu, massa juga berusaha masuk kawasan DPR, Jakarta. Dalam unjuk rasa kali ini, massa yang berasal dari mahasiswa dan warga meminta pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Mereka juga meminta DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah. Hingga saat ini, rapat Paripurna DPR RI, yang beragenda persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada ditunda untuk sementara. Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota dewan yang hadir belum memenuhi kuorum. #gedungdpr #dprri #roboh #mahasiswa #ruupilkada #tolakruupilkada #pilkada2024 #mahkamahkonstitusi #kawalputusanmk #kawalputusanmk Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

Demo Revisi UU Pilkada, Massa Padati DPR

Massa yang berasal dari masyarakat, mahasiswa, komika, artis dan juga buruh, terus memadati depan gedung DPR, Kamis (22/8). Terlihat dari video drone yang dibagikan warga, jalan gedung DPR tidak dapat dilalui. Massa yang datang menolak rencana pengesahan Revisi UU Pilkada, dan meminta DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah. Hingga saat ini, rapat Paripurna DPR RI, yang beragenda persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada ditunda untuk sementara. Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota dewan yang hadir belum memenuhi kuorum. #mahasiswa #komika #artis #buruh #demodpr #gedungdpr #ruupilkada #pilkada #pilkada2024 #mahkamahkonstitusi #mk #tolakruupilkada Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Semarang Ricuh

Kericuhan terjadi saat para mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di depan kantor DPRD, Semarang, Jawa Tengah. Massa yang memaksa masuk, sempat melempar barang dan mendorong pagar. Polisi menembakkan water cannon hingga gas air mata untuk memaksa massa untuk mundur. Melihat aksi tersebut, mahasiswa yang ada di sekitar lokasi sempat berhamburan. #demo #ruupilkada #pilkada2024 #pilkada #kantordprd #dprdsemarang #ricuh #demoricuh #watercannon #gasairmata #mahasiswa Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

Wanda Hamidah, Demokrasi Jangan Ditipu Lagi

Mantan politikus Partai Golkar yang juga artis, Wanda Hamidah, bersama para akademisi mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8). Wanda mengucapkan terima kasih kepada para hakim MK karena telah menunjukkan martabat sebagai penjaga konstitusi, termasuk soal putusan calon kepala daerah. Wanda menyebut, banyak hak-hak rakyat dilipat begitu saja dan diubah hanya menjadi permainan. #partaigolkar #golkar #wandahamidah #akademisi #mahkamahkonstitusi #mk #hakimmk #pilkada2024 #pilkada #pemilu2024 Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

Komika di Depan DPR: Agak Laen Sekeluarga

Sejumlah komika menyanyikan lagu “Agak Laen” saat demo menolak revisi UU Pilkada di depan gedung DPR, Kamis (22/8) siang. Komika Adjis Doaibu juga sempat melakukan orasi. Berpakaian serba hitam, Adjis merasa terpanggil dan mengaku tidak bisa mempercayakan urusan revisi UU Pilkada begitu saja ke wakil rakyat yang duduk di bangku DPR. Selain Adjis, beberapa komika juga hadir secara langsung di depan gedung DPR. Mereka adalah Arie Kriting, Abdur Arsyad, Abdel Achrian, Bintang Emon, Arif Brata dan juga Rigen Rakelna. Komika dan masyarakat yang hadir, menolak pengesahan Revisi UU Pilkada, dan meminta DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah. Hingga saat ini, rapat Paripurna DPR RI, yang beragenda persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada ditunda. Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota dewan yang hadir belum memenuhi kuorum. #ariekriting #abdurarsyad #adjisdoaibu #bintangemon #komika #standupindo #demodpr #gedungdpr #dprri #ruupilkada #pilkada #agaklaen Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

Komika ke DPR, Tolak Revisi UU Pilkada

Arie Kriting, Abdur Arsyad, Abdel Achrian, Bintang Emon, Arif Brata, Rigen Rakelna dan beberapa komika lain, datang langsung ke depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/8). Mereka ikut menolak pengesahan Revisi UU Pilkada, dan meminta DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah. Hingga saat ini, rapat Paripurna DPR RI, yang beragenda persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada belum juga dimulai. Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota dewan yang hadir belum memenuhi kuorum. #ariekriting #abdurarsyad #abdelachrian #bintangemon #arifbrata #rigenrakelna #komika #standupindo #demodpr #gedungdpr #dprri #ruupilkada #pilkada Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)

error: Content is protected !!