Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, menjadi tersangka kasus gratifikasi. Rafael diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kementerian Keuangan, dari tahun 2011 hingga 2023.
Tag Archives: Tangkap Tangan
Perppu Cipta Kerja Resmi Jadi UU Meski Diwarnai Penolakan
Ratusan massa dari gabungan serikat buruh, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa (21/3). Dalam aksinya, para buruh menolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang pemotongan upah pekerja, dan Perppu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022. Sementara itu, di tengah banyaknya penolakan, DPR tetap menyetujui rancangan undang-undang (RUU) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (UU).
Kepala BPN Jaktim dan Istri Penuhi Panggilan KPK Soal LHKPN
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra dan istrinya, Vidya Piscarista, menjalani klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/3). Usai diperiksa selama kurang lebih 10 jam, Sudarman mengatakan, telah menyampaikan semua data dan fakta. Nama Sudarman kini tengah menjadi sorotan, akibat aksi istrinya, yang kerap memamerkan kemewahan di media sosial.
Sah! Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-undang
DPR menyetujui rancangan undang-undang (RUU) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (21/3) siang. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Istri Pamer Harta di Medsos, Pejabat Kemensesneg Dinonaktifkan
Pamer harta kekayaan oleh keluarga pejabat yang berujung penyelidikan, kembali terjadi. Setelah kasus Rafael Alun Trisambodo mencuat, kini giliran Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg, Esha Rahmanshah Abrar, yang dinonaktifkan dari jabatannya, karena aksi sang istri yang pamer kekayaan di media sosial. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Fadel menyarankan agar Ditjen Pajak berada dalam naungan badan pendapatan nasional/negara, sehingga langsung di bawah instruksi Presiden.
Ribuan Kades Demo di Depan Gedung DPR/MPR
Ribuan Kepala Desa (Kades) dari seluruh Indonesia memadati depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1) pagi. Massa menuntut perubahan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Masyarakat diminta untuk menghindari ruas jalan DPR/MPR RI agar tidak terjadi kemacetan yang panjang.
Pro Kontra UU KUHP: Perhatian! Demo Tidak Boleh Menggangu Kepentingan Umum
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 256 tentang demonstrasi. Pasal ini dikhawatirkan menghalangi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa. Seperti apa sebenarnya penerapan pasal ini? Yuk simak penjelasannya di video ini Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025. https://fb.watch/hrQFISHSrz/
Pro Kontra UU KUHP: Untuk Memerangi Korupsi, Hukumannya Dikurangi?
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 603 tentang tindak pidana korupsi. Pasal ini banyak menerima kritik karena ada pengurangan hukuman minimal bagi pelaku korupsi, yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini.
Pro Kontra UU KUHP: Seks di Luar Nikah Bisa Dipenjara?!
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 412 tentang seks di luar nikah. Pasal ini jadi ramai diperbincangkan karena dianggap mengancam industri pariwisata. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Pro Kontra UU KUHP: Kritik Lho, Bukan Menghina. Dipenjara Juga?
UU KUHP baru tuai pro dan kontra, salah satunya pasal 218 tentang penghinaan terhadap Presiden. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen tentang pasal ini? Kami juga coba bertanya sama Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG). Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.