Aksi penolakan RUU Penyiaran dilakukan oleh organisasi Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (27/5) siang. Spanduk dengan tulisan “Dukung Kebebasan Pers” dan “Tolak Revisi UU Penyiaran” dibawa dan dibentangkan. Salah satu pasal yang mengundang kontroversi, adalah larangan penyiaran konten eksklusif jurnalisme investigasi. #demotolakruupenyiaran #tolakruupenyiaran #demojurnalis #ruupenyiaran #gedungdpr #senayan Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)
Tag Archives: omnibuslaw
DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan omnibus law RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani, Selasa (11/7). Total, ada 6 fraksi yang setuju, 1 setuju dengan catatan, dan 2 fraksi menolak.
Kata Pekerja Soal Pembagian Jam Masuk Kerja
Libur Lebaran usai, Jakarta kembali macet, terutama pada jam kerja. Untuk mengurai kemacetan yang semakin parah, Pemprov DKI menyiapkan jurus baru, yaitu membagi jam masuk kerja menjadi 2 gelombang. Lalu, apa kata para pekerja soal rencana ini?
Heboh! Karyawati Diajak Bos ‘Staycation’ untuk Syarat Perpanjang Kontrak
Seorang oknum manajer sebuah perusahaan di Cikarang, bikin heboh, lantaran mengajak karyawatinya untuk ‘staycation’ (menginap di hotel) sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Korban berinisial AD, telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Jefri Nichol Ikut Demo di Gedung DPR
Jefri Nichol ikut dalam aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bersama mahasiswa di depan gedung DPR, Kamis (6/4). Jefri mengatakan banyak pasal yang bermasalah dalam UU Ciptaker, mulai dari aturan cuti, hingga kebijakan soal pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perppu Cipta Kerja Resmi Jadi UU Meski Diwarnai Penolakan
Ratusan massa dari gabungan serikat buruh, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa (21/3). Dalam aksinya, para buruh menolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang pemotongan upah pekerja, dan Perppu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022. Sementara itu, di tengah banyaknya penolakan, DPR tetap menyetujui rancangan undang-undang (RUU) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (UU).
Sah! Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-undang
DPR menyetujui rancangan undang-undang (RUU) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (21/3) siang. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Ribuan Kades Demo di Depan Gedung DPR/MPR
Ribuan Kepala Desa (Kades) dari seluruh Indonesia memadati depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1) pagi. Massa menuntut perubahan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Masyarakat diminta untuk menghindari ruas jalan DPR/MPR RI agar tidak terjadi kemacetan yang panjang.
Pro Kontra UU KUHP: Perhatian! Demo Tidak Boleh Menggangu Kepentingan Umum
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 256 tentang demonstrasi. Pasal ini dikhawatirkan menghalangi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa. Seperti apa sebenarnya penerapan pasal ini? Yuk simak penjelasannya di video ini Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025. https://fb.watch/hrQFISHSrz/
Pro Kontra UU KUHP: Untuk Memerangi Korupsi, Hukumannya Dikurangi?
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 603 tentang tindak pidana korupsi. Pasal ini banyak menerima kritik karena ada pengurangan hukuman minimal bagi pelaku korupsi, yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini.