Juru bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, kasus aktif dan positif Covid-19 di Indonesia sudah alami penurunan. Prof. Wiku mengajak masyarakat untuk tetap patuh protokol Covid-19 untuk mencegah penularan atau terinfeksi.
Tag Archives: corona
Budayawan Betawi Ridwan Saidi Meninggal Dunia
Budayawan Betawi Ridwan Saidi meninggal dunia pada Minggu (25/12) pagi. Kabar itu diunggah oleh politisi Gerindra, Fadli Zon, melalui akun Twitter-nya. Ridwan memperoleh gelar sarjana dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1976. Pada tahun 1977, Ridwan terpilih menjadi anggita DPR lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selepas menjabat anggota DPR pada 1987, Ia memfokuskan diri mengamati kebudayaan Betawi.
Presiden Beri Sinyal Akhiri PPKM
Kasus Covid-19 melandai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sinyal mencabut segala pembatasan sosial akibat Covid-19 seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. “Mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Kepala Negara dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (21/12). Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)
Aminah Cendrakasih ‘Mak Nyak’ Meninggal Dunia
Aminah Cendrakasih atau pemeran Mak Nyak dalam serial Si Doel Anak Sekolahan, meninggal dunia Rabu (21/12) pada usia 84 tahun. Kabar itu dikonfirmasi oleh Rano Karno lewat unggahan media sosial pribadinya. Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)
Pro Kontra UU KUHP: Perhatian! Demo Tidak Boleh Menggangu Kepentingan Umum
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 256 tentang demonstrasi. Pasal ini dikhawatirkan menghalangi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa. Seperti apa sebenarnya penerapan pasal ini? Yuk simak penjelasannya di video ini Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025. https://fb.watch/hrQFISHSrz/
KPK OTT DPRD Jawa Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan sejumlah orang di lingkungan DPRD Jawa Timur. Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, salah satu yang diciduk KPK adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Pro Kontra UU KUHP: Untuk Memerangi Korupsi, Hukumannya Dikurangi?
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 603 tentang tindak pidana korupsi. Pasal ini banyak menerima kritik karena ada pengurangan hukuman minimal bagi pelaku korupsi, yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini.
Pro Kontra UU KUHP: Seks di Luar Nikah Bisa Dipenjara?!
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 412 tentang seks di luar nikah. Pasal ini jadi ramai diperbincangkan karena dianggap mengancam industri pariwisata. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Pro Kontra UU KUHP: Kritik Lho, Bukan Menghina. Dipenjara Juga?
UU KUHP baru tuai pro dan kontra, salah satunya pasal 218 tentang penghinaan terhadap Presiden. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen tentang pasal ini? Kami juga coba bertanya sama Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG). Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Pengesahan KUHP Diwarnai Aksi ‘Walk Out’
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis, walk out dari ruang sidang, saat rapat pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai undang-undang, di Jakarta, Selasa (6/12). Iskan walk out, setelah berdebat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.