UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 412 tentang seks di luar nikah. Pasal ini jadi ramai diperbincangkan karena dianggap mengancam industri pariwisata. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Tag Archives: Kolusi
Pro Kontra UU KUHP: Kritik Lho, Bukan Menghina. Dipenjara Juga?
UU KUHP baru tuai pro dan kontra, salah satunya pasal 218 tentang penghinaan terhadap Presiden. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen tentang pasal ini? Kami juga coba bertanya sama Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG). Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Pengesahan KUHP Diwarnai Aksi ‘Walk Out’
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis, walk out dari ruang sidang, saat rapat pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai undang-undang, di Jakarta, Selasa (6/12). Iskan walk out, setelah berdebat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang
DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna ke-11 yang digelar hari ini, Selasa (6/12). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyarankan masyarakat yang berbeda pendapat maupun belum puas terhadap RKUHP, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yasonna, RKUHP sudah mengalami perbaikan dan menampung masukan dari masyarakat.
Penampakan “Gunungan Duit” Kasus Korupsi Dana Bos MTS di Jabar
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memamerkan barang bukti kasus tindak pidana korupsi dana BOS MTS di Kementerian Agama Jawa Barat sebesar Rp 6,5 miliar. Kejaksaan juga telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka diduga bersama-sama melakukan korupsi dari pengadaan lembar soal ujian madrasah, hingga merugikan negara sebesar Rp 22 miliar.
Kenaikan UMP 2023 di 33 Provinsi
33 Provinsi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023. Berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kemenaker, Sumatra Barat mengalami kenaikan UMP tertinggi hingga mencapai 9,15 persen. Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)
Wamenkumham: Pasal Pencemaran Nama Baik Bakal Dihapus
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. “KUHP ini menghapus pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada dalam UU ITE,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam keterangan pers, Senin (28/11).
Viral, Polisi Minta Uang Rp 600 Ribu Ke Pengendara
Video anggota polisi meminta uang Rp 600 ribu saat menilang pengemudi mobil travel viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di pintu Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (26/9). Menurut keterangan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, polisi tersebut sudah dijatuhi sanksi berupa mutasi dan demosi.
Johanis Tanak Terpilih Jadi Pimpinan KPK
Johanis Tanak terpilih menjadi calon komisioner KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri. Dalam proses pemilihan yang berlangsung pada Rabu (28/9), Johanis Tanak mendapatkan dukungan dari 38 orang anggota Komisi III DPR, sedangkan calon lainnya, Nyoman Wara hanya mendapatkan 14 suara.
Curhat Soleh Solihun Kena Pungli di Samsat Jaksel
Komedian Soleh Solihun kena pungli saat cek fisik kendaraan untuk perpanjangan STNK 5 tahunan di Samsat Jakarta Selatan, Selasa (27/9). Soleh menceritakan pengalamannya tersebut melalui Twitter pribadinya. Kanit Samsat Jakarta Selatan AKP Mulyono segera mengambil tindakan dengan memberhentikan oknum petugas yang melakukan pungli tersebut.