Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus korupsi yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Selain itu, Khofifah dan jajaran Pemprov Jawa Timur, siap untuk membantu dan mendukung data jika dibutuhkan oleh KPK.
Tag Archives: Nepotisme
Diduga Kasus Suap, KPK Geledah Ruang Kerja Gubernur Jawa Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, setelah menggeledah gedung Sekretariat Daerah Jawa Timur. Penggeledahan ini diduga terkait penyelidikan kasus suap dana hibah, yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simandjuntak dan 3 orang lainnya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Jadi Tersangka
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap alokasi dana hibah APBD Jawa Timur, Kamis (15/12) malam. Dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sehari sebelumnya, KPK mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika senilai Rp 1 miliar. Penetapan tersangka langsung diumumkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Pro Kontra UU KUHP: Perhatian! Demo Tidak Boleh Menggangu Kepentingan Umum
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 256 tentang demonstrasi. Pasal ini dikhawatirkan menghalangi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa. Seperti apa sebenarnya penerapan pasal ini? Yuk simak penjelasannya di video ini Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025. https://fb.watch/hrQFISHSrz/
Gubernur Jatim Tanggapi OTT KPK Pimpinan DPRD
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK, terhadap pimpinan DPRD Jawa Timur. Khofifah meminta semua pihak untuk menunggu dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.
KPK OTT DPRD Jawa Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan sejumlah orang di lingkungan DPRD Jawa Timur. Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, salah satu yang diciduk KPK adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Pro Kontra UU KUHP: Untuk Memerangi Korupsi, Hukumannya Dikurangi?
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 603 tentang tindak pidana korupsi. Pasal ini banyak menerima kritik karena ada pengurangan hukuman minimal bagi pelaku korupsi, yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini.
Pro Kontra UU KUHP: Seks di Luar Nikah Bisa Dipenjara?!
UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 412 tentang seks di luar nikah. Pasal ini jadi ramai diperbincangkan karena dianggap mengancam industri pariwisata. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Pro Kontra UU KUHP: Kritik Lho, Bukan Menghina. Dipenjara Juga?
UU KUHP baru tuai pro dan kontra, salah satunya pasal 218 tentang penghinaan terhadap Presiden. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen tentang pasal ini? Kami juga coba bertanya sama Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG). Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Pengesahan KUHP Diwarnai Aksi ‘Walk Out’
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis, walk out dari ruang sidang, saat rapat pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai undang-undang, di Jakarta, Selasa (6/12). Iskan walk out, setelah berdebat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.