UU KUHP yang baru disahkan menuai pro dan kontra, salah satunya pasal 412 tentang seks di luar nikah. Pasal ini jadi ramai diperbincangkan karena dianggap mengancam industri pariwisata. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen? Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Tag Archives: Korupsi
Pro Kontra UU KUHP: Kritik Lho, Bukan Menghina. Dipenjara Juga?
UU KUHP baru tuai pro dan kontra, salah satunya pasal 218 tentang penghinaan terhadap Presiden. Seperti apa bunyi pasalnya dan apa kata netizen tentang pasal ini? Kami juga coba bertanya sama Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG). Yuk simak selengkapnya di video ini. Menurut kamu pasal mana lagi sih yang mengundang pro dan kontra? Kami akan mencoba mengupasnya dalam pekan ini. Oh iya, KUHP baru ini baru berlaku efektif pada 2025.
Pengesahan KUHP Diwarnai Aksi ‘Walk Out’
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis, walk out dari ruang sidang, saat rapat pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai undang-undang, di Jakarta, Selasa (6/12). Iskan walk out, setelah berdebat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang
DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna ke-11 yang digelar hari ini, Selasa (6/12). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyarankan masyarakat yang berbeda pendapat maupun belum puas terhadap RKUHP, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yasonna, RKUHP sudah mengalami perbaikan dan menampung masukan dari masyarakat.
Penampakan “Gunungan Duit” Kasus Korupsi Dana Bos MTS di Jabar
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memamerkan barang bukti kasus tindak pidana korupsi dana BOS MTS di Kementerian Agama Jawa Barat sebesar Rp 6,5 miliar. Kejaksaan juga telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka diduga bersama-sama melakukan korupsi dari pengadaan lembar soal ujian madrasah, hingga merugikan negara sebesar Rp 22 miliar.
Kenaikan UMP 2023 di 33 Provinsi
33 Provinsi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023. Berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kemenaker, Sumatra Barat mengalami kenaikan UMP tertinggi hingga mencapai 9,15 persen. Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Indonesia RTV (@lensaindonesiartv)
Wamenkumham: Pasal Pencemaran Nama Baik Bakal Dihapus
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. “KUHP ini menghapus pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada dalam UU ITE,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam keterangan pers, Senin (28/11).
Hendra Kurniawan Akui Adanya Suap Tambang Ilegal
Pernyataan mengejutkan dikeluarkan oleh terdakwa dugaan obstruction of justice atau penghalangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua, Hendra Kurniawan. Ia mengatakan, ada dugaan setoran tambang batu bara ilegal oleh Ismail Bolong. Kasus itu diduga menyeret beberapa nama pejabat tinggi kepolisian. Pernyataan itu disampaikan Hendra, sebelum memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11).
Menanti Program Baru Pj Gubernur Jakarta
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memiliki sejumlah ‘jurus’ dan strategi baru, untuk mengatasi berbagai masalah di ibu kota. Beberapa yang menjadi perhatian dan fokus utama adalah masalah banjir dan kemacetan.
Keluhan Warga Jakarta di Meja Pengaduan Balai Kota
Dibukanya kembali meja pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta, mendapat sambutan positif. Warga kini bisa kembali curhat atau mengadu langsung ke Gubernur terkait permasalahan di ibu kota. Salah satu warga pun bercerita soal pengaduannya ke Gubernur.